Masyarakat poros Menutut BPN Tanjung Balai Karimun,Kepri. Hentikan Pesekongkolan dengan Mafia-Mafia Tanah

TANJUNG BALAI KARIMUN, KEPRI – Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Balai Karimun pada Senin, 15 September 2025. Aksi ini memanas saat massa menuntut dihentikannya dugaan persekongkolan antara oknum BPN dengan mafia tanah yang dituding telah merampas hak-hak atas tanah milik masyarakat.

Sambil membawa berbagai spanduk dan poster, para demonstran menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kinerja BPN. Mereka menuduh institusi tersebut telah menjadi sarang praktek ilegal yang merugikan masyarakat kecil.

"Di kantor inilah banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah dirugikan karena hak-haknya dirampas oleh penguasa dan mafia-mafia tanah," seru salah seorang orator di hadapan massa. "BPN ini dibangun bukan untuk membantu dan melindungi hak rakyat, tapi di sinilah mafia berkumpul dan dibudidayakan!"

Massa aksi juga mengeluhkan prosedur hukum yang dianggap tidak adil pada rakyat. Menurut mereka, setiap kali terjadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat, BPN selalu mengarahkan warga untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dinilai justru semakin memberatkan.

"PTUN bukan untuk membantu masyarakat, tapi makin menyusahkan akibat kebijakan dan kesalahan BPN. Prosedur ini sangat menguntungkan bagi mafia tanah dan merugikan masyarakat kecil," tambah orator tersebut.

Dalam orasinya, demonstran juga secara spesifik menyuarakan pesan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

"Kepada Bapak Nusron Wahid, kebijakan dan keputusan yang Bapak buat harus berlakukan  secara  adil untuk seluruh rakyat indonesia bukan untuk kalangan tertentu/mafia tanah, seharusnya masyakat di priorititas, karena dari pajak rakyatlah Bapak dan bawahan Bapak digaji," tegasnya. "Bapak Nusron Wahid dan jajarannya harus introspeksi diri demi kepentingan rakyat bukan kepentingan mafia-mafia tanah, karena jabatan hanya sementara dan perbuatan menzalimi rakyat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan."

Situasi sempat memanas ketika perwakilan massa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor BPN. Namun, aparat kepolisian yang berjaga berhasil mengendalikan kondisi dengan melakukan mediasi dan mengupayakan dialog antara perwakilan demonstran dengan pimpinan BPN setempat.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi. Mereka menolak untuk membubarkan diri sebelum ada perwakilan resmi dari BPN yang menemui dan memberikan kejelasan atas tuntutan yang mereka sampaikan.

(TY)